Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat yang telah lama dinantikan masyarakat Sumsel kembali mencatat progres penting.
Pemerintah Provinsi Sumsel secara resmi menerima sertifikat hak pengelolaan (HPL) seluas 59,95 hektare dari BPN, Rabu (27/8/2025).
Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN Sumsel kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam agenda Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumsel Tahun 2025 di Kantor Wilayah BPN Sumsel.
“Ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan pelabuhan bukan sekadar wacana. Legalitas lahan merupakan syarat utama untuk melanjutkan tahapan konstruksi,” kata Herman Deru.
Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Carat memiliki peran strategis dalam mendukung arus logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi Sumsel.
“Pelabuhan ini akan menjadi pintu gerbang ekspor bagi komoditas unggulan Sumsel seperti karet, sawit, dan batubara,” ujarnya.
Gubernur menambahkan, kehadiran pelabuhan samudera ini akan mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di luar provinsi, sekaligus menekan biaya logistik.
“Efisiensi biaya distribusi akan membuat Sumsel lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global,” jelasnya.
Proyek ini juga diharapkan mendorong investasi baru di sektor industri, transportasi, dan jasa.
“Dengan infrastruktur pelabuhan, akan tercipta kawasan ekonomi baru yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tutur Herman Deru.
Penyerahan sertifikat ini bersamaan dengan pelaksanaan rakor GTRA yang membahas reforma agraria dan tata ruang sebagai bagian dari agenda pembangunan Sumsel.
Dalam forum ini, Gubernur mengajak pemda kabupaten/kota untuk mendukung program dengan alokasi anggaran yang memadai.
“Jangan hanya menunggu program pusat. Pemda harus aktif mengawal perencanaan tata ruang yang mendukung konektivitas,” tegasnya.
Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati, menyebut rakor ini mengangkat tema “Merajut Akselerasi Reforma Agraria serta Pembangunan Berkelanjutan melalui SDM Unggul, Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Konektivitas Digital Menuju Kemandirian di Provinsi Sumatera Selatan.”
Acara ini turut dihadiri Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN RI, Sekda Sumsel, serta jajaran OPD terkait. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan strategis di daerah.
Dengan adanya kepastian hukum, proyek Pelabuhan Tanjung Carat kini memasuki fase krusial.
“Kami akan pastikan pelabuhan ini selesai sesuai target agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkas Herman Deru.
