Perwakilan Aliansi R4 tenaga honorer non data base secara langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada Wali kota Palembang terkait nasib mereka pasca mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II lalu.
Dalam pertemuan tersebut, mereka berharap Pemerintah kota Palembang bisa mengakomodir 1.778 tenaga R4 Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu ke Kemenpan RB.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan akan berkomitmen terhadap kesejahteraan mereka (tenaga R4), selain itu juga Pemerintah Kota Palembang telah mengusulkan pengangkatan 1.778 tenaga R4 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Saya menerima aspirasi dari forum R4 terkait pengangkatan PPPK paruh waktu. Dan kami juga sudah menyampaikan usulan kepada kemenpan RB bahwa total ada 1.778 tenaga R4 untuk diusulkan. Ini semua sudah kami usulkan kepada kemenpan RB,” kata Ratu Dewa, di kantornya saat menerima audiensi bersama tenaga honorer non data base R4, Rabu (23/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pengusulan tersebut telah dilakukan sekitar dua minggu yang lalu dan saat ini masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian untuk mendapatkan petunjuk teknis lebih lanjut.
“Kita sempat melakukan komunikasi, dan tinggal menunggu hasil lanjutan dari kementerian terkait. Setelah itu baru akan ada arahan teknis mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan kami ambil,” jelasnya.
Ratu Dewa juga menyebut bahwa Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang pertama mengajukan usulan pengangkatan tenaga R4 secara kolektif ke pemerintah pusat.
Hal ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Palembang dalam memperjuangkan nasib tenaga kerja non-ASN di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Aliansi R4 Kota Palembang, Wawan Setiabudi mengatakan dirinya dan rekan aliansi R4 bertemu dengan Wali Kota Palembang bermaksud ingin menanyakan terkait nasib status R4 di masa yang akan datang.
“Alhamdullilah setelah bertemu dengan walikota kami mempunyai harapan baru. Semoga keputusan Menpan Rb dan BKN berpihak kepada nasib kami. Kami hanya meminta Pemerintah Kota Palembang mengangkat kami menjadi PPPK paruh waktu sehinggal kami mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.
