PALEMBANG– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid,
mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk gencar menyosialisasikan pentingnya pemasangan tanda batas tanah.
Langkah ini dinilai sangat vital untuk mencegah sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi di lapangan.
“Banyak konflik tanah itu muncul bukan karena sengaja, tapi karena masyarakat tidak tahu batas tanahnya sendiri.
Akibatnya, bisa terjadi tukar batas dengan tetangga,” kata Menteri Nusron saat memberikan arahan di hadapan
86 kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II Tahun 2025 di IPDN Sumedang, Rabu (25/06/2025).
Untuk itu, sejak 2023 Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).
Namun, menurut Menteri Nusron, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada dukungan dari kepala daerah sebagai ujung tombak di lapangan.
“Gerakan ini tidak akan berjalan tanpa peran aktif kepala daerah. Saatnya kita semua bantu kampanyekan
pentingnya tanda batas tanah supaya konflik tapal batas bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.
Tak hanya soal batas tanah, Menteri Nusron juga menyoroti masih banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat.
Ia mendorong kerja sama lintas sektor untuk mempercepat pendaftaran tanah.
“Kepala daerah bisa menggandeng perangkat desa, asosiasi profesi pemetaan, siapa saja yang bisa membantu menyelesaikan target sertifikasi tanah nasional,” tegasnya.
Hingga Juni 2025, program pendaftaran tanah nasional menunjukkan capaian yang menggembirakan.
Dari target 126 juta bidang tanah, sudah 122,5 juta bidang berhasil didaftarkan.
Sementara itu, 96,4 juta bidang sudah mengantongi sertipikat.
“Tugas kita tinggal melanjutkan yang belum. Kami harap kepala daerah bisa jadi mitra aktif agar target ini segera tuntas,” pungkas Menteri Nusron.
Dalam sesi orientasi yang berlangsung di Balairung Rudini, IPDN, turut hadir pula Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber lain.
Menteri Nusron hadir bersama Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
