PALEMBANG – Upaya penanggulangan banjir di Jakarta semakin mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan
dukungan penuh dalam proses pengadaan tanah untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
Pernyataan ini di sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus
Jakarta, yang di gelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (13/03/2025).
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung penuh Menteri PUPR dan Gubernur DKI Jakarta dalam pengadaan tanah untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung.
Tahapan pengadaan tanah ini mencakup wilayah dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer,” ujar Nusron Wahid.
Dalam rapat tersebut, di bahas strategi untuk memastikan keabsahan kepemilikan tanah agar proses pembebasan lahan berjalan lancar dan minim sengketa.
Nusron Wahid menegaskan bahwa tanah yang di bebaskan nantinya akan di gunakan untuk pelebaran sungai guna meningkatkan kapasitas daya tampung air.
“Kami menargetkan penetapan lokasi (Penlok) akan selesai pada akhir Maret 2025. Setelah itu, pengadaan tanah di harapkan rampung pada akhir Mei 2025.
Dengan target ini, pembangunan fisik proyek bisa di mulai pada awal Juni karena lahan sudah dalam kondisi clean and clear,” tambahnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut menegaskan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung akan di lakukan
dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak akan melakukan penggusuran paksa. Semua akan di lakukan dengan pendekatan kolaboratif antara
pemerintah pusat, Pemerintah DKI Jakarta, dan warga terdampak.
Jika proyek ini berhasil, kami memperkirakan potensi banjir di Jakarta bisa berkurang hingga 40%,” jelasnya.
Normalisasi Sungai Ciliwung di harapkan tidak hanya menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir,
tetapi juga berdampak positif pada stabilitas ekonomi di Jakarta dan kawasan sekitarnya.
Dengan pengurangan risiko banjir, aktivitas bisnis dan mobilitas masyarakat di Jakarta dapat berjalan lebih lancar.
Turut hadir dalam rapat ini Menteri PUPR, Dody Hanggodo; Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti;
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
Kementerian PUPR; jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Alen Saputra; serta perwakilan instansi terkait.
Dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah, di harapkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung ini
bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jakarta.
