Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H, M.S.E, menghadiri secara langsung Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah, bertempat di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia(RI) Kuningan Jakarta, Kamis (22/8/2024) pagi.
Pada kegiatan yang diinisiasi oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tersebut bertujuan untuk memperoleh komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam peningkatan perekonomian lokal.
Usai menghadiri acara itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sebelumnya telah menjalin kesepakatan bersama dengan PT Bukit Asam, Tbk (PTBA) pada tanggal 6 Mei 2024, untuk mendukung program prioritas pembangunan dan pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam kesepakatan tersebut, PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) ditunjuk sebagai pilot project untuk melaksanakan kerjasama antara BUMD dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam program Strategi Nasional Penguatan BUMN-BUMD (Stranas PK).
“Kegiatan ini merupakan fasilitasi yang dilakukan oleh KPK terutama untuk memberdayakan BUMD dengan memanfaatkan BUMN yang ada di wilayah masing-masing. Jadi hari ini kita PT SMS bekerjasama dengan PT Bukit Asam Tbk untuk angkutan batu bara, jadi ini salah satu model kerjasama yang bisa kita kembangkan,” katanya.
Elen mengungkapkan, PT SMS adalah BUMD Provinsi Sumatera Selatan, berencana melakukan kerjasama dengan BUMN PT Bukit Asam (PTBA) dalam bidang angkutan kereta api batubara, angkutan hauling batubara menggunakan truk, dan pengelolaan limbah B3.
“Pemerintah Provinsi Sumsel mendorong sinergi kerjasama ini dengan program pemerintah daerah terkait pengembangan BUMD dan peningkatan konektivitas regional Kemudian memastikan dampak positif kerjasama ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Sumatera Selatan,” tandasnya.
Untuk diketahui, acara yang dibuka oleh pimpinan KPK ini, sekaligus merupakan pelaksanaan output ke-4 dari aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN BUMD), yaitu kolaborasi BUMN – BUMD. Aksi ini didasari pada belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah, baik BUMN maupun BUMD. Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, acara juga diisi dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri BUMN, untuk mengajak lebih banyak Kerjasama BUMN BUMD di seluruh daerah di Indonesia.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai upaya pencegahan korupsi, pada periode aksi 2023-2024, Stranas PK kembali mendorong aksi untuk memperkuat pengawasan badan usaha pemerintah mulai perizinan, dasar regulasi kolaborasi BUMN BUMD, dan penerapan manajemen risiko.
Stranas PK, diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak. Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan tiga Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) kedalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi / Aksi PK 2023-2024.
Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN BUMD) merupakan salah satu aksi di fokus ke-3, yaitu fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
