JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan
komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024, Rabu (5/2/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meninjau laporan keuangan kementerian.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa audit ini bukan sekadar evaluasi, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki tata kelola keuangan.
“Kami berkomitmen untuk tetap transparan, akomodatif, dan terus berbenah. Pemeriksaan ini bukan hanya kontrol, tetapi juga sarana pembinaan bagi kami,” ujar Nusron dalam pertemuan di Jakarta.
Perkuat Manajemen Risiko, Wajibkan Sertifikasi
Menteri Nusron menyoroti insiden di Banten, Bekasi, dan Sidoarjo sebagai bukti bahwa manajemen risiko di ATR/BPN masih perlu diperkuat.
Sebagai respons, mulai 2025, seluruh pejabat dengan otoritas tanda tangan—dari Kepala Seksi hingga Direktur Jenderal diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen risiko.
“Kami akan memastikan setiap pejabat lulus sertifikasi manajemen risiko berbasis pertanahan, dengan BPK sebagai narasumber dalam penyusunan kurikulumnya,” tegas Nusron.
Apresiasi WTP 12 Tahun Berturut-turut
Dalam kesempatan yang sama, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, mengapresiasi ATR/BPN yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian ini mencerminkan komitmen kuat kementerian dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.
Selain memastikan transparansi laporan keuangan, Akhsanul juga mengingatkan lima arahan Presiden dalam penggunaan anggaran negara:
- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan produktivitas
- Meningkatkan devis
- Menciptakan keunggulan iptek
- Memperkuat pertahanan negara
“BPK tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tetapi juga pada bagaimana ATR/BPN bisa berkontribusi dalam pencapaian visi pembangunan nasional,” tambah Akhsanul.
Dengan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas dan tata kelola yang lebih baik, ATR/BPN berharap pemeriksaan ini dapat menjadi landasan bagi peningkatan kinerja kementerian di masa mendatang.
