Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto dalam rilis resmi BPS Sumsel digelar di auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Jumat (1/3/2024) mengungkap laju inflasi year-on-year (YoY) Sumatera Selatan melandai dari sebesar 3,35 persen menjadi 3,15 persen pada bulan Februari 2024.
Sementara tingkat inflasi month-to-month (MtoM) Provinsi Sumatera Selatan hanya sebesar 0,01 persen dan tingkat deflasi year to date (YtoD) sebesar 0,07 persen.
“Angka ini lebih rendah dibandingkan angka nasional yang mencatat nilai inflasi month-to-month sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi year to date sebesar 0,41 persen,” jelasnya.
Wahyu Yulianto menegaskan 4 wilayah di Sumatera Selatan yang dipantau IHKnya, Muara Enim dan OKI mengalami deflasi, masing-masing sebesar -0,93 persen dan -0,13 persen. Sementara Palembang dan Lubuk Linggau inflasi sebesar 0,21 persen dan 0,20 persen.
“Tekanan inflasi sebagai akibat kenaikan harga beras, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan minyak goreng yang juga terjadi secara nasional, namun mampu diredam oleh penurunan komoditas lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan ikan segar yang melimpah dipasaran,” imbuhnya.
Dia menungkapkan terjaganya inflasi di Sumsel tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemda melalui Gerakan Pengendalian Inflasi ditingkat Provinsi hingga Kabupaten/kota.
“Gerakan pengendalian inflasi secara masif yang dilaksanakan di Sumatera Selatan juga mampu meredam gejolak kenaikan harga komoditas bahan pokok,” imbuhnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni melalui Plh Sekda Sumsel Sekda Sumsel Edward Chandra menyampaikan apresiasi atas sinergi, kerjasama dan dukungan BPS kepada Pemprov Sumsel dalam penyediaan data dan indikator pembangunan.
“Selain itu independensi BPS Sumsel dalam menghasilkan data juga menjadi potret terbaik bagi Pemprov Sumsel untuk mengukur kinerja saat ini,” kata Edward.
Menjelang bulan puasa Ramadhan,
Edward Chandra mengharapkan program pengendalian inflasi serentak terus dilakukan.
“Upaya pengendalian inflasi yang telah dicanangkan untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD,” tandasnya.
