Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan Pemprov Sumsel akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam menangani masalah sosial di masyarakat.
Termasuk melibatkan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menyukseskan program prioritas pemerintah.
“Kami siap mendukung program PKK dan bersyukur PKK Provinsi Sumsel, Kabupaten/Kota cukup aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya bersama Pemerintah dan stakeholder serta aktif juga aktif turun ke masyarakat,” ucap Fatoni dalam kegiatan sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Layanan Administrasi Penduduk (Adminduk) KTP Pertama bagi WNI berusia 17 tahun. Kegiatan ini berlangsung di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (21/2/2024).
Terkait anggaran, PKK Sumsel dan Kabupaten/Kota sejauh ini sangatlah cukup. Hal ini tentu saja tak lepas dari koordinasi yang bagus antara Ketua TP PKK dengan Kepala Daerahnya. Tak hanya dari APBd, sumber anggaran PKK juga bersumber dari CSR perusahaan.
“Alhamdulilah di Sumsel sudah cukup baik, artinya komunikasi kepala daerah dengan Ketua TP PKK, ini harus menjadi contoh bagi keluarga apalagi ini juga ada sosialisasi sadar hukum,” kata Fatoni.
Kemudian, Pemerintah Provinsi terus mensinergikan semua kekuatan dalam penanganan masalah sosial. Salah satunya dengan mencanangkan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumatera Selatan (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah Serentak yang digelar setiap hari Senin, Selasa dan Kamis secara rutin.
“Jadi setiap hari Senin, Selasa dan Kamis masyarakat bisa datang kesana,” katanya.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga memiliki tiga Gerakan Serentak lainnya, yaitu Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi se- Sumsel (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumsel (GPStSS). Ketiga Gerakan Serentak tersebut merupakan bentuk nyata dari Pemprov Sumsel guna menuntaskan kemiskinan ekstrem dan penanganan inflasi.
“Alhamdulilah bedah rumah telah diinventarisir se Sumsel dan terinput lebih dari 8.000 rumah dan ini berkat arahan Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian dan gerakan terpadu dan serentak,” ujar Fatoni.
Terkait penanganan stunting, akan dilakukan stunting by name by address. Langkah tersebut guna memastikan bahwa bayi-bayi penderita stunting akan mendapatkan makanan sehat, bergizi dan tentunya berkualitas.
“Maka peran PKK dan posyandu sangat penting bersama Lurah dan Kepala Desa untuk bisa memastikan bahwa program stunting bisa dituntaskan dengan cara melakukan monitoring dan pengawasan. Bahwa makanan yang diberikan kepada bayi tepat sasaran,” tandasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Pj Ketuan Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian, Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dan para Ketua TP PKK di 17 Kabupaten/Kota se Sumsel serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.
