Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta.
Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat.
Capaian tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan tepercaya.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti uji publik.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.
Uji Publik ini diikuti oleh kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Wamen Ossy menjelaskan, menerapkan keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas.
Ada informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, namun ada juga informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN perlu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses maupun alasan hukum di balik pengecualiannya.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan.
Sejalan dengan itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian.
Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam 10 hari.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN tahun ini meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy yang hadir dengan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi beserta jajaran.
