PALEMBANG – Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah V Palembang menemukan 180 indikasi hotspot pada areal PBPH di Sumatera Selatan. Temuan tersebut terdiri atas 26 titik kategori high dan 154 titik kategori medium dari dua perusahaan.
Kepala BPHL Wilayah V Palembang Tuti Alawiyah mengatakan pemantauan dilakukan terhadap tiga perusahaan pemegang PBPH, Senin, 24 Agustus 2026. Hasil pemantauan menunjukkan PT BMH memiliki 26 hotspot kategori high dan 150 kategori medium.
Sementara itu, PT SAA terdeteksi memiliki empat hotspot kategori medium. BPHL tidak menemukan indikasi hotspot pada areal PT BPP dalam pemantauan tersebut.
“Satu perusahaan yang dipantau tidak terdeteksi hotspot,” ungkap Tuti dalam rilis
Menurut Tuti, hasil pemantauan akan segera dikoordinasikan dengan pemegang PBPH dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan verifikasi lapangan dan penanganan apabila ditemukan kebakaran.
BPHL Wilayah V Palembang terus memperkuat pencegahan dan pengendalian karhutla melalui pemantauan hotspot serta verifikasi lapangan. Langkah tersebut menjadi bagian dari sistem deteksi dini berbasis data untuk mempercepat respons di tingkat tapak.
Tuti menjelaskan data hotspot dari satelit merupakan indikasi awal anomali suhu permukaan. Data tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya titik api aktif sehingga tetap membutuhkan verifikasi lapangan.
“Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa data hotspot hasil pemantauan satelit merupakan indikasi awal anomali suhu permukaan,” jelas Tuti.
Tuti meminta seluruh pemegang PBPH segera menindaklanjuti setiap informasi hotspot yang muncul di wilayah kerja. Personel, sarana pemadaman, serta sistem komunikasi juga diminta dalam kondisi siap digunakan.
“Setiap indikasi titik panas harus segera direspons. Lakukan pengecekan lapangan dan pastikan personel serta sarana pemadaman siap,” tegas Tuti.
Pemegang PBPH juga diminta memperkuat patroli pada areal yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Patroli perlu dilakukan bersama KPH, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.
Selain pemadaman, pengendalian karhutla perlu dilanjutkan melalui proses pendinginan atau mopping up. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada bara yang dapat memicu kebakaran kembali.
BPHL juga mendorong pemantauan kondisi cuaca dan kawasan rawan secara rutin serta pelaporan secara cepat dan berjenjang.
Penguatan koordinasi antarpihak dinilai penting untuk membangun sistem pengendalian karhutla yang terpadu.
Kementerian Kehutanan menekankan kecepatan respons sebagai faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas. Setiap indikasi hotspot perlu segera diverifikasi dan ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
