OKU Timur – Di tengah arus perubahan yang kian cepat, Pemerintah Kabupaten OKU Timur memilih satu pijakan yang tegas memastikan masa depan generasi muda dimulai dari proses pendidikan yang benar, adil dan berintegritas.
Komitmen itu ditegaskan melalui Penandatanganan Bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Bagi pemerintah daerah, pendidikan bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus berkarakter.
Setiap anak di Bumi Sebiduk Sehaluan memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan. Karena itu, prinsip keadilan dan integritas ditempatkan sebagai landasan di setiap jenjang satuan pendidikan.
Pemerintah Daerah menegaskan, tidak boleh ada celah bagi praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Pada momentum yang sama, pemerintah daerah juga mendorong penguatan tata kelola pendidikan berbasis digital.
Salah satunya melalui peluncuran aplikasi Si-Gancang, sebuah sistem layanan administrasi pendidikan berbasis elektronik yang memudahkan pengajuan dan pengesahan dokumen sekolah secara daring, sekaligus memastikan prosesnya lebih cepat, transparan, dan terverifikasi.
Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M. dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga orang tua, untuk menyamakan persepsi dalam membangun kualitas pendidikan yang lebih baik.
Menurutnya, capaian prestasi siswa OKU Timur di tingkat internasional menjadi bukti bahwa daerah ini memiliki potensi besar. Namun, mempertahankan mutu tersebut memerlukan kerja kolektif, bukan sekadar mengandalkan individu tertentu,
“Ini bukan soal siapa yang hebat, tetapi bagaimana yang sudah baik dapat ditiru dan diperluas,” ujarnya.
Bupati juga menekankan bahwa pendidikan tidak cukup hanya melahirkan individu yang cerdas secara akademik. Di era kecerdasan buatan, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah menjadi kunci, namun harus diiringi dengan pembentukan karakter.
“Kepintaran bisa saja disaingi oleh teknologi. Tapi etika, empati, dan nilai-nilai kemanusiaan tidak dimiliki oleh mesin. Di sinilah peran pendidikan menjadi sangat penting,” katanya.
Ia berharap para pendidik tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik agar mampu berinteraksi dengan baik di tengah masyarakat.
Dengan demikian, lulusan pendidikan di OKU Timur diharapkan tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan moral.
Arah pembangunan pendidikan di OKU Timur pun dipertegas,menciptakan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur Wakimin, S.Pd., M.M. dalam laporannya menegaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 merupakan momentum krusial.
Ia menyebut, momen ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga ruang untuk melakukan evaluasi komprehensif sekaligus menyusun proyeksi ke depan.
“Ini adalah saat yang tepat untuk melihat kembali apa yang sudah kita capai, sekaligus merancang langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pendidikan di OKU Timur difokuskan pada percepatan peningkatan mutu SDM yang selaras dengan visi daerah “Maju Lebih Mulia”. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengintegrasikan berbagai aspek ke dalam satu kerangka kerja yang sistematis.
Menurutnya, integrasi tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, pemerataan akses digitalisasi sistem pendidikan, hingga memperhitungkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
“Semua itu kami satukan agar pembangunan pendidikan berjalan terarah, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa rangkaian peringatan Hardiknas tahun ini telah dimulai sejak 2 Mei melalui pelaksanaan upacara di seluruh satuan pendidikan secara serentak. Sementara itu, puncak peringatan tingkat kabupaten dilaksanakan di Balai Rakyat sebagai bentuk kebersamaan dan refleksi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. (THO)
