PALEMBANG – Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta dinamika cuaca ekstrem di tahun 2026, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memimpin langsung Rapat Kesiapsiagaan di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (21/4/2026) pagi.
Rapat strategis ini dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh camat se-Kota Palembang, sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi dan pencegahan dini bencana.
Dalam arahannya, Ratu Dewa menegaskan pentingnya kesiapan menyeluruh, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, serta pemerintah kecamatan sebagai garda terdepan di wilayah.
Ia meminta agar seluruh personel, peralatan, dan sistem respons cepat dipastikan dalam kondisi optimal, mengingat Kota Palembang tengah memasuki fase musim pancaroba yang rawan memicu bencana hidrometeorologi.
“Kita harus bergerak cepat dan terukur. Jangan sampai ada keterlambatan maupun ketidaksiapan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, baik itu banjir maupun kebakaran lahan,” tegas Ratu Dewa.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga akhir April 2026, pola cuaca di Palembang masih didominasi hujan dengan skenario empat hari hujan dan tiga hari panas dalam satu pekan.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan ganda, yakni banjir di satu sisi dan kekeringan yang dapat memicu Karhutla di sisi lain.
Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota Palembang akan melakukan pemetaan komprehensif terhadap wilayah rawan bencana.
Ratu Dewa menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera mengidentifikasi titik rawan banjir dan kebakaran lahan sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi yang lebih presisi.
“Saya minta pemetaan dilakukan secara detail, berbasis data lapangan, sehingga langkah antisipasi kita benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Palembang juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai OPD terkait guna memperkuat sinergi dan respons terpadu di lapangan.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan diminta menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari penyediaan masker bagi masyarakat saat terjadi kabut asap, hingga pembentukan posko kesehatan dan layanan medis keliling.
Sementara itu, Dinas Sosial ditugaskan melakukan pendataan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih, terutama saat musim kemarau berkepanjangan.
Dalam hal diseminasi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diarahkan untuk mengintensifkan edukasi publik melalui berbagai kanal media, termasuk imbauan terkait hemat air, kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem, serta larangan pembakaran lahan.
Kominfo juga diminta terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikan akurasi dan aktualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Peran penegakan dan edukasi juga diperkuat melalui keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang akan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, termasuk pemasangan spanduk peringatan terkait bahaya Karhutla dan larangan membuang puntung rokok sembarangan.
Di tingkat wilayah, para camat diminta aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan fogging serta menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui RT, RW, dan tokoh lokal.
Ratu Dewa menegaskan bahwa penanganan potensi bencana tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi penuh seluruh perangkat daerah.
“Kita tidak ingin hanya mengandalkan satu atau dua OPD. Semua harus terlibat aktif, bergerak bersama, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem ini,” pungkas Dewa.
