PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pertumbuhan daerah.
Hal ini ditandai dengan audiensi antara Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dan jajaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Bambang Pramono.
Pertemuan strategis tersebut membahas langkah konkret pengembangan ekonomi syariah yang terintegrasi, termasuk penguatan ekosistem halal dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam arahannya, Ratu Dewa menegaskan pentingnya akselerasi program melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menekankan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan mikro.
“Kami mendukung penuh penguatan dan pengembangan ekonomi syariah ini. Harapannya, program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Palembang yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Ratu Dewa.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh OPD terkait untuk bergerak cepat dalam mengidentifikasi dan menetapkan titik-titik lokus pengembangan, seperti sentra kuliner, kawasan wisata, hingga pasar tradisional yang berpotensi menjadi bagian dari ekosistem halal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menjelaskan bahwa salah satu fokus utama yang dibahas adalah rencana pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS) di Kota Palembang.
Program ini merupakan bagian dari strategi nasional penguatan industri halal yang didorong oleh Bank Indonesia.
Menurut Bambang, Zona KHAS tidak hanya berorientasi pada aspek sertifikasi halal, tetapi juga mencakup peningkatan standar kebersihan, kesehatan, serta kualitas layanan kepada konsumen.
“Tujuan utamanya adalah memastikan para pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal resmi, sekaligus menciptakan kawasan kuliner yang higienis, tertata, dan terpercaya. Ini penting untuk meningkatkan daya saing, terutama dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, khususnya dari negara-negara Muslim,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, kawasan Kampung Pempek 26 Ilir disebut menjadi salah satu lokasi potensial untuk pengembangan Zona KHAS.
Selain penguatan aspek halal, BI juga mendorong percepatan digitalisasi transaksi melalui implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, serta memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam bertransaksi, baik secara tunai maupun non-tunai.
Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut BI juga memaparkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pasca Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan tetap stabil di kisaran 5,3 persen hingga 5,7 persen.
Angka ini mencerminkan optimisme terhadap daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Sebagai langkah antisipatif terhadap potensi inflasi, Pemerintah Kota Palembang bersama BI akan terus memperkuat sinergi pengendalian harga melalui berbagai program, seperti operasi pasar dan pasar murah yang digelar secara rutin.
Kolaborasi antara Pemkot Palembang dan Bank Indonesia ini diharapkan menjadi katalisator dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat posisi Palembang sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi halal di Sumatera Selatan.
