PALEMBANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan (Sumsel) mengapreasiasi kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Interpol dan BAIS yang sudah menangkap Dewi Astutik, buronan Interpol kasus sabu senilai Rp 5 triliun.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja BNN dibawah kepemimpinan Komjen Suyudi Ario Seto bersama instansi terkait atas penangkapan Dewi Aastutik. Momentum ini tentu saja menjadi kabar baik bagi pemberantasan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkoba,” tegas Ketua DPW PGK Sumsel sekaligus Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah, dalam keterangan pers di Palembang, Kamis (4/12/2025).
Firdaus Hasbullah menegaskan, kinerja BNN tersebut harus menjadi penyemangat bagi BNN di daerah dalam melakukan upaya-upaya strategis dalam pemberantasan narkoba, termasuk mengungkap bandar-bandar narkoba atau gembong=gembong narkoba yang selama ni diduga tidak tersentuh.
“Jika melihat dari proses penangkapan Dewi Astutik misalnya, ada Kerjasama antara BNN dengan interpol. Ini artinya juga bahwa BNN di daerah harus bisa bekerja sama memetakan potensi-potensi peredaran narkoba Bersama instansi lain, sehingga bisa dilakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai bandar sekaligus mengungkap jaringan yang selama ini sudah merusak mental generasi muda di berbagai daerah,” tegasnya.
Firdaus Hasbullah berkeyakinan, jika kemitraan strategis antara BNN di daerah dengan aparat kepolisian dan mitra lainnya sudah solid dan kuat, maka pemberantasan narkoba akan membuahkan hasil, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.
“Kejahatan narkotika merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan, peredaran gelap, atau kepemilikan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena dampak korban yang luas dan terorganisir,” tambahnya.
DPW PGK Sumsel, tegas Firdaus Hasbullah, akan terus memberikan support moral agar BNN di daerah dan apparat penegak hukum lainnya serius dalam melakukan pemberantasan narkoba sekaligus penegakan hukum yang berkeadilan.
