Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada 1.500 pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 yang mengusung tema “Memperkuat Kolaborasi dan Arah Baru BUMN bersama Danantara Indonesia”.
Acara tersebut digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin, 28 April 2025.
Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat.
Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Danantara, sebagai lembaga pengelola kekayaan negara, memiliki potensi besar untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia.
“Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita,” kata Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai acara.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa kekayaan Danantara berpotensi menembus USD 1 triliun jika dikelola secara optimal.
Prabowo menekankan bahwa pengelolaan aset negara harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
“Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita ternyata kita kaya, mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus USD 1 triliun. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo meminta seluruh jajaran direksi BUMN untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien maupun yang menyimpang.
Ia menegaskan bahwa evaluasi kinerja direksi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penilaian terhadap integritas dan profesionalisme.
“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien. Atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya,” ucapnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa pergantian direksi harus dilakukan bila terbukti tidak berprestasi atau melakukan penyalahgunaan wewenang.
Meski demikian, pergantian direksi harus tetap mengedepankan promosi dari internal atau merekrut profesional yang kompeten tanpa diskriminasi.
“Saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” jelasnya.
